Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu (Right To Know Day/RTKD) di Kabupaten Bangli

BANGLI - Dinamika sosial yang terus bergulir saat ini mendorong berbagai elemen masyarakat untuk menuntut hak dasar mereka khususnya hak untuk memperoleh informasi, khususnya transparansi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dimana Informasi merupakan hak pokok setiap orang baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadinya maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bangli menggelar acara Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka Hari Hak Untuk Tahu (Right To Know Day/RTKD) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Kepala Dinas Terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli serta Kepala Sekolah SD dan SMP Terkait di Kabupaten Bangli Dengan Narasumber: I Nyoman Murditha sekaligus sebagai Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, Dewa Putu Singarsa dari Forkip Bali, Desak Komang Ratih Kurnia Pratiwi dari Kepala Seksi Kredit Bank BPD Bali Cabang Bangli serta yang dimoderatori oleh I Wayan Bayu Astra Wiguna pada Selasa, (9/9/25) Bertempat di Ruang Rapat BMB Kantor Bupati Bangli.

Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai hak fundamental masyarakat Indonesia umunya dan pada khususnya di Kabupaten Bangli. Keterbukaan informasi memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi publik kini semakin ditekankan sebagai modal dasar dalam membangun demokrasi yang sehat. Transparansi informasi dinilai menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang akuntabel kepada masyarakat. Tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui akses yang lebih luas terhadap informasi yang seharusnya menjadi hakpublik.

Dalam Sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli I Dewa Bagus Rianaputra menyatakan Di Kabupaten Bangli, kita patut bersyukur karena sejauh ini pengelolaan informasi sudah cukup baik dan dapat diterima oleh masyarakat ini dibuktikan dengan diraihnya predikat informative untuk beberapa badan publik yang dimonev pada tahun sebelumnya, semoga hasil monev tahun 2025 ini juga memberikan hasil dengan kategori informative untuk semua badan publik yang dimonev oleh Komisi Infomasi Bali. “Saya sebagai Sekda Bangli berharap kedepan pengelolaan informasi semakin baik, transparan, berimbang dan sesuai fakta-fakta yang benar, bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ujarnya”.
 
Sementara itu dalam kesempatannya, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Dewa Nyoman Suardana menyatakan Hak atas informasi menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup sebagai warga negara. “Informasi Publik itu menjadi bernilai guna tinggi, diumumkan atau disediakan melalui PPID secara akurat, benar, dan telah dikuasai oleh Badan Publik Informatif, serta disebarluaskan oleh pengguna berdasarkan tujuan dan alasan berkaitan dengan Kepentingan Publik, juga untuk Mengembangkan Pribadi dan Lingkungan Sosialnya, maka akan terbentuklah Masyarakat Informasi, jelasnya”.